BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- DPRD Lampung menyoroti soal menyelesaikan mengelola sampah di Provinsi Lampung belum maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan, bank sampah ialah salah satu solusi terbaik menekan produksi limbah dan mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Abas, sapaan akrab Ahmad Basuki, berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi, kabupaten/kota turut melakukan terobosan mengatasi pengelolaan sampah.
Ia menjelaskan, saat ini telah ada regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengelola sampah.
Menurutnya, untuk merealisasikan ini, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada desa-desa agar mau membentuk bank sampah.
“Pemerintah provinsi, kabupaten/kota bisa memberikan bantuan semacam bentor untuk mengirim sampah ke TPA sudah tak ada nilainya,” ujar ia, Jumat (7/3/2025).
BUMDes
Menurutnya, banyak bank sampah berhasil, seperti di Lampung Timur, Metro hasil binaan komunitas Payungi, dan Batanghari Lampung Timur. Tinggal cara menggerakkan bank sampah masing-masing desa.
Abas menyontohkan, kini BUMDes di Lampung Timur mengelola bank sampah telah berjalan baik.
“Oleh bank sampah ini dipisahkan, yang ada biji plastik bernilai ekonomis. Yang organik bisa berbudidaya maggot yang juga punya nilai ekonomis,” kata Abas.
“Jadi, sampah ke TPA tak bernilai ekonomis lagi dengan ada bank sampah. Hal ini juga bisa sebabkan tumpukan sampah di TPA tak menggunung atau bisa ditekan,” katanya
DLH Inovatif
Abas pun mendorong agar DLH setempat dapat melakukan program inovatif untuk mendukung membentuk bank sampah pada wilayah masing-masing.
“Pemerintah itu bukan hanya menyerahkan tanggung jawab kepada desa-desa, melainkan bisa membantu desa atau membuat penghargaan, sehingga gerakan bank sampah ini bisa masif,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Abas menilai dinas terkait perlu berinovasi dalam membina bank sampah.
“Kita tahu anggaran nasional mengalami efisiensi. Jika bekerja hanya berdasarkan anggaran, tak dapat menangani masalah masyarakat,” kata ia lagi.
Namun, lanjut ia, paradigma OPD mencari solusi di tengah situasi efisiensi, masih banyak peluang.
“Masing-masing daerah punya perda soal CSR, maka bisa mengajak perusahaan berkontribusi pada bank sampah,” pungkasnya. (*)
